To use Legal Centric's advanced search and filtering tools please Login or start a Free Trial
Untitled PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Menimbang : a. bahwa pengawasan terhadap zat adikti
Tata Cara Pengajuan Permohonan Ulang Izin Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar AS yang Rusak, Tidak Terbaca, atau Hilang Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan ketentuan mengenai prosedur pengajuan permohonan ulang izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) secara elektronik melalui core tax administration system. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan DJP Nomor PER-8/PJ/2025 tentang Ketentua
Peningkatan Harga Referensi Crude Palm Oil untuk Penetapan Bea Keluar Periode Juli 2025 Harga referensi Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) periode Juli 2025 naik menjadi US$877,89/Metric Ton (MT). Harga tersebut mengalami penurunan sebesar 2,51% atau US$21,51 dibandingkan dengan periode Juni 2025, yaitu sebesar US$856,38/MT. Penetapan harga referensi tersebut tercantu
Untitled - 1 - RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai salah satu sum
Untitled PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDON
Untitled PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGELUARAN KEUANGAN HAJI UNTUK PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan besaran pemindahan dana dan penggunaan valuta asing dalam pengeluaran keuangan haji, perlu mengub
Rangkuman Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Peraturan ini menetapkan bahwa Impor Barang dapat dilakukan: (a) untuk kegiatan usaha, berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang terkait dengan: (i) transaksi Barang Impor yang dilakukan oleh Importir dengan tujuan pengalihan hak kepemilikan, pemakaian, atau penggunaan atas Barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, atau (ii) penggunaan Barang Impor yang dilakukan ole
Rangkuman Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Peraturan ini menetapkan bahwa maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan likuiditas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam peraturan ini: (a) menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan likuiditas agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Unda
Peresmian Pembangunan Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi, Konsorsium PT Aneka Tambang, Tbk. (ANTAM)-Indonesia Battery Corporation (IBC)-Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), yaitu pabrik baterai lithium-ion berkapasitas maksimal 15 Gigawatt-hour (GWh) di Kabupaten Karawang, pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025, di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.